Profil Sejarah

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Fakultas hukum merupakan salah satu fakultas di lingkungan Universitas Bhayangkara. Berdiri sejak 1982 menjadikan Fakultas Hukum memiliki basis keilmuan dan kontribusi yang kuat dibidang penegakan hukum.

Universitas Bhayangkara lahir dengan didorong oleh kesadaran tinggi untuk memberikan pengabdian yang terbaik melalui jalur pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Juga didorong oleh semangat Tri Brata melalui prakarsa perwira-perwira Kepolisian Daerah Jawa Timur (d.h SKOMDAK X/JAWA TIMUR), bertepatan dengan peringatan Hari Bhayangkara, Hari Kepolisian RI ke-38 tepatnya tanggal 1 Juli 1982, Universitas Bhayangkara Surabaya didirikan dengan empat fakultas.

Pada tahun 1985 seluruh fakultas dan program studi Universitas Bhayangkara Surabaya memperoleh status “Terdaftar” (dimana sebelumnya baru memiliki ijin operasional dari Kopertis Wilayah VII). Berkat kesungguhan dari para pemrakarsa dan pengelola serta petunjuk dan arahan dari pimpinan POLRI dalam menata perguruan tinggi, Universitas Bhayangkara Surabaya dapat tumbuh dan berkembang seiring dengan diberlakukannya kebijaksanaan nasional dan kualifikasi penyelenggaraan PTS dalam menjalankan fungsi pendidikan tinggi.

Pada tahun 1991 berturut-turut Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta Fakultas Teknik memperoleh status “Diakui” serta berlanjut pada tahun 1996 untuk Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi program studi Manajemen dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik program studi Administrasi Negara memperoleh status “Disamakan”. Bersamaan dengan itu semua, dalam penyediaan sarana dan prasarana sebagai infrastruktur fisik berupa bangunan, gedung kuliah dan perkantoran, telah didirikan beberapa bangunan diatas lahan yang luas dan berada pada lokasi yang strategis dijantung kota Metropolitan Surabaya, yang menjadikannya sebagai PTS yang meyakinkan bagi masyarakat luas dan tidak diragukan lagi sebagai wadah KAWAH CANDRADIMUKA dan GERBA WIYATA LUHUR BHAYANGKARA.

Melihat keadaan yang demikian semakin disadari dan diyakini bahwa hal tersebut merupakan aset strategis POLRI untuk dapat lebih berkembang lagi seiring dengan peranan utama yang harus dilakukan, yakni meningkatkan mutu pendidikan sebagai kontribusi POLRI dalam bidang Pembangunan Pendidikan Nasional.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Fakultas Hukum dilaksanakan dengan monoprogram yaitu Program Studi Ilmu Hukum yang sudah terakreditasi dengan status “Terakreditasi” berdasarkan Surat Keputusan No. 007/BAN-PT/Ak IV/SI/V/2002 tanggal 6 Mei 2002. Dengan konsentrasi Kepidanaan, Hukum Bisnis dan Hukum Pemerintahan, sesuai dengan target market saat ini. Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya mendidik ahli hukum dalam bidang yang dihadapi masyarakat saat ini, yaitu era global. SK tersebut sudah diperbarui dengan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 1416/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018, dengan nilai Akreditasi B dan berakhir 30 Mei 2023.